Budi Arie mengklaim pembentukan koperasi merah dan putih melibatkan kontrol masyarakat

Menteri Koperasi dan UKM Buda Arie Setiadi mengklaim bahwa pembentukan koperasi merah dan putih akan melibatkan kontrol masyarakat di setiap tahap implementasinya. Klaim ini disampaikan selama pertemuan kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat VI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 9 Juli 2025. Buda menjelaskan pentingnya pengawasan masyarakat dalam proses musyawarah desa khusus (Musdesus) yang ditujukan untuk transparan dalam pembentukan koperatif.

Dalam pernyataannya, Budi Arie menyatakan bahwa penemuan beberapa masalah dalam proses ini menunjukkan kontrol dan partisipasi dari masyarakat. “Dengan penemuan masalah, itu berarti ada kontrol dari komunitas yang telah berjalan sejak proses Musdesus. Tetapi jangan terus digeneralisasi, selama program ini dilakukan dengan serius, saya yakin itu bisa berhasil,” katanya. Ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa koperasi yang dibentuk bukan hanya formalitas, tetapi benar -benar berakar pada kebutuhan masyarakat.

Sampai sekarang, ada sekitar 80.560 koperasi desa dan desa telah dibentuk, dengan 77.000 di antaranya telah menjadi badan hukum. Budi menambahkan bahwa pada 19 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk meluncurkan 104 koperasi desa/desa dari 38 provinsi. Peluncuran ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pengembangan koperasi menjadi lebih kompetitif dan mandiri.

Untuk menggantikan Program Koperasi Merah dan Putih, Buda mendorong kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk Parlemen Indonesia. Dia menekankan pentingnya dukungan ini sehingga operasi kerja sama dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. “Program Kopdes/Kel Merah dan Putih adalah program perubahan, mengubah masyarakat agraria menjadi kewirausahaan tinggi, jadi jangan menunggu orang siap,” katanya.

Di Kabupaten Bogor, sebanyak 435 koperasi merah dan putih secara resmi legal dan siap beroperasi. Ini adalah langkah konkret setelah pertemuan mengenai persiapan peluncuran koperasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi untuk Makanan di Ladang Makanan, Zulkifli Hasan. Kabupaten Bogor di bawah Bupati Rudy Susmanto telah menjadi salah satu bidang pilot nasional dalam implementasi program ini.

Salah satu koperasi dalam sorotan adalah koperasi merah dan putih di desa Hambalang, distrik Citeureup. Koperasi ini sedang bersiap untuk diluncurkan sebagai salah satu dari empat koperasi terkemuka pada 19 Juli. Pemerintah daerah berupaya melakukan tinjauan ke lokasi untuk memastikan bahwa semua persiapan matang sebelum kedatangan presiden.

Koperasi merah dan putih yang dibentuk dipenuhi dengan berbagai sektor, seperti pertanian, perdagangan, perikanan, serta usaha mikro, kecil dan menengah (MSM). Pengembangan ekosistem koperasi yang sehat dan profesional adalah salah satu fokus utama. Dukungan pemerintah daerah, termasuk pelatihan manajemen, fasilitasi legalitas bisnis, dan akses pembiayaan, juga merupakan bagian integral dari mewujudkan tujuan ini.

Bupati Rudy Susmanto menyatakan bahwa koperasi merah dan putih memberikan peluang bagi pemerintah desa untuk berkontribusi pada pergerakan ekonomi lokal. “Kami ingin bersama -sama memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk dapat menjadi kekuatan pendorong ekonomi negara Indonesia, mulai dari desa masing -masing,” katanya.

Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa koperasi merah dan putih tidak hanya akan meningkatkan ekonomi regional tetapi juga menjadi model koperasi yang dapat direplikasi di daerah lain. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan dan pengawasan, tujuan untuk menciptakan koperasi yang independen dan berkelanjutan semakin realistis.