Demokrasi Pancasila – Pengertian, Asas, Penerapannya di Indonesia
Demokrasi Pancasila – Merupakan sistem politik yang berdasarkan Pancasila dan diterapkan di Indonesia. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi Pancasila merupakan salah satu dari berbagai bentuk negara demokrasi yang ada di dunia.
Selain demokrasi Pancasila, kita mengenal demokrasi liberal dan demokrasi sosial. Artikel ini menjelaskan apa itu demokrasi dalam Pancasila dan bagaimana demokrasi diterapkan di Indonesia.
Sebagai ilmu sosial, sosiologi dapat mengkaji aspek ideologi yang terkandung dalam sistem politik. Demokrasi di sini dipahami sebagai sistem politik. Sedangkan Pancasila merupakan ideologi di balik sistem politik.
Bung Karno pernah berkata, jika Pancasila bisa diturunkan dalam satu periode, maka itu adalah “gotong royong”. Gotong royong sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia.
Pancasila merupakan abstraksi nilai-nilai yang muncul dari jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, demokrasi dalam Pancasila merupakan suatu sistem politik yang nilai-nilainya tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia.
Pengertian Demokrasi Pancasila
Hakikat konsep demokrasi Pancasila pada hakekatnya terkandung dalam sila keempat dalam Pancasila, yaitu, “Rakyat dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
Namun, rumusan prinsip keempat tidak didukung. Kelima sila Pancasila tersebut saling berkaitan dan membentuk nilai-nilai yang membentuk prinsip demokrasi Pancasila.
Seorang pemikir nasional Notonegoro dengan menarik memaparkan konsep demokrasi Pancasila.
Menurutnya, demokrasi Pancasila adalah:
“Demokrasi dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemanusiaan, adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Dari pengertian tersebut kita dapat memahami bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan ciri utama pembentuk prinsip demokrasi di Indonesia.
Dengan kata lain, prinsip demokrasi Indonesia berkisar pada lima pilar utama.
Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat prinsip-prinsip demokrasi dengan mengacu pada pengertian Notonegoro.
Beberapa Prinsip Demokrasi Pancasila
Demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa
Sistem pemerintahan dilaksanakan dengan memasukkan aspek Ketuhanan.
Artinya agama tidak tetap menjadi bagian permanen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Bung Karno juga mengirimkan otobiografinya “Bangsa Indonesia didirikan untuk mengabdi kepada Tuhan”. Artinya penyelenggaraan negara tidak sebatas amal, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan.
Demokrasi yang Manusiawi
Sistem demokrasi diwujudkan dengan mengedepankan prinsip humanistik.
Artinya penyelenggaraan demokrasi bertujuan untuk memenuhi tugas-tugas kemanusiaan.
Oleh karena itu, demokrasi digunakan untuk mengabdi pada manusia dan kemanusiaan, bukan sebaliknya mengorbankan manusia demi mewujudkan demokrasi.
Demokrasi kemanusiaan menempatkan manusia sebagai subjek dan objek, baik sebagai perumus maupun sebagai tujuan.
Demokrasi yang Mempersatukan Indonesia
Sistem demokrasi digunakan untuk menjaga persatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang beragam baik dari segi suku, bahasa, agama dan lain sebagainya. Demokrasi menerima pluralisme dengan mengakui perbedaan.
Pluralisme dilindungi oleh kekuatan konstitusional. Demokrasi pemersatu adalah demokrasi yang berdiri di atas kemajemukan dalam satu kesatuan.
Demokrasi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sistem demokrasi akan dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Demokrasi Indonesia bertujuan untuk melaksanakan musyawarah untuk mufakat, artinya pengambilan keputusan dilakukan secara bersahabat, dengan mengutamakan dialog dan diskusi.
Jika terjadi konflik kepentingan, penyelesaian konflik tersebut akan diselesaikan tanpa kekerasan atau dengan konsekuensi minimal.
Demokrasi untuk Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sistem demokrasi diperkenalkan dengan tujuan menciptakan keadilan sosial.
Keadilan sosial dapat dihadirkan dalam ketiadaan atau mungkin dalam perbedaan sosial yang sangat kecil antar kelas.
Terwujudnya demokrasi yang berkeadilan sosial berarti partisipasi untuk memperbaiki nilai-nilai yang lemah agar dapat naik kelas sehingga tingkat ketimpangan berkurang.
Pada dasarnya tidak ada kelompok atau kelompok sosial tertentu yang diistimewakan atau didiskreditkan oleh kebijakan penyelenggara negara.
Lalu, apakah Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila?
Pertanyaannya sangat kontroversial. Tolok ukur yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan mengekstraksi Pancasila dalam istilah atau konsep yang sederhana.
Ketika Pancasila hancur dalam sistem kekerabatan dan gotong royong, maka kita bisa menilai apakah nilai-nilai tersebut masih mendominasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, atau bahkan tidak sama sekali!!
Demokrasi Pancasila memungkinkan kekeluargaan dan gotong royong memahami asas-asas yang tujuannya:
- Mendukung unsur kesadaran akan Tuhan Yang Maha Esa.
- Mendukung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Mewujudkan persatuan Indonesia.
- Mengutamakan kebijakan dalam musyawarah dan dialog.
- Menciptakan keadilan sosial.
Singkatnya, tujuan demokrasi dalam Pancasila adalah mewujudkan nilai-nilai moral dan sosial budaya Pancasila.
Sejak proklamasi, negara Indonesia telah menganut sistem politik demokratis.
Hanya saja model penerapannya berbeda-beda. Perbedaan model demokrasi di Indonesia terlihat pada perbedaan yang muncul, misalnya antara tahun 1949 dan 1959, ketika Indonesia memperkenalkan sistem politik yang disebut demokrasi parlementer.
Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 menandai dimulainya periode demokrasi terkendali. Istilah demokrasi Pancasila diperkenalkan pada masa Orde Baru sebagai sebuah konsep politik.
Namun penyalahgunaan kekuasaan pada masa Orde Baru menimbulkan keraguan bahwa nilai-nilai yang dianut Pancasila benar-benar dilaksanakan.
Pada masa Orde Baru, Pancasila dianggap hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan.
Baca Juga:
