Isi Supersemar – Latar Belakang, Pengertian, Sejarah, Kontroversi

Rumusrumus.com Kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan umum tentang sejarah Ordo Sebelas Maret atau biasa disebut Supersemar, penjelasannya meliputi pengertian, latar belakang, inti isi Supersemar dan proses terbentuknya Ordo Sebelas Maret serta kontroversinya. atas isi pesanan.

Pengertian Supersemar

Urutan Sebelas Maret atau disingkat menjadi Supersemar adalah perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Ir Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966.

Surat tersebut berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi buruknya situasi keamanan saat itu.

Perintah Sebelas Maret ini merupakan versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat (AD) yang tercatat dalam buku sejarah. Beberapa sejarawan Indonesia menyebutkan bahwa Supersemar mempunyai berbagai versi dan masih ditelusuri ke naskah Supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun Istana Bogor

Latar Belakang Supersemar

Menurut versi resmi, awalnya pelepasan supersemar terjadi pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Ir Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan dikenal dengan sebutan “kabinet 100 menteri”.

Saat persidangan dimulai, Brigjen Sabur Sebagai Panglima Pengawal Presiden, Tjakrabirawa melaporkan banyak “pasukan ilegal” atau “pasukan tak dikenal” yang kemudian diketahui merupakan pasukan Kostrad di bawah pimpinan Mayjen Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden dan Wakil Perdana Menteri saya Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor menggunakan helikopter yang telah disiapkan. Sementara itu sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena kemudian menyusul ke Bogor.

Isi Supersemar

Kondisi ini telah dilaporkan kepada Mayor Jenderal Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden menggantikan Ir Soekarno) yang saat itu menjabat Panglima Angkatan Darat menggantikan Letjen Ahmad Yani yang gugur karena kejadian tersebut G-30-S/PKI. Mayor Jenderal (Mayjend) Soeharto saat itu tidak menghadiri rapat kabinet karena sakit. (Ada yang menganggap ketidakhadiran Soeharto di rapat kabinet dianggap sebagai skenario Soeharto menunggu keadaan, karena dianggap keanehan).

Mayjen (Mayjend) Soeharto mengutus tiga perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui Presiden Ir Soekarno di Istana Bogor, yaitu Brigjen M. Jusuf, Brigjen Amirmachmud dan Brigjen Basuki Rahmat.

Sesampainya di Istana Bogor, pada malam harinya terjadi perbincangan antara tiga perwira tinggi TNI AD dengan Presiden Ir Soekarno mengenai kondisi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjen Soeharto dapat mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan jika diberi izin. surat tugas atau surat kuasa yang memberinya wewenang untuk mengambil tindakan. Menurut Jenderal (purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Ir Soekarno berlangsung hingga pukul 20.30 malam.

Presiden Ir Soekarno menyetujui hal tersebut dan dikeluarkanlah surat perintah yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret atau yang populer dengan sebutan Supersemar, yang ditujukan kepada Mayjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna memulihkan keamanan dan ketertiban bangsa Indonesia dan negara.

Surat Supersemar tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul 01.00 waktu setempat, dibawa langsung oleh Sekretaris Markas Besar Angkatan Darat Brigjen Budiono. Hal itu berdasarkan penuturan Sudharmono, saat itu ia menerima panggilan telepon dari Mayjen Sutjipto, Ketua G-5 KOTI, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam.

Sutjipto meminta agar konsep pembubaran PKI disiapkan dan diselesaikan malam itu juga. Permintaan ini diperintahkan oleh Pangkopkamtib yang dijabat oleh Mayjen Soeharto. Bahkan Sudharmono sendiri sempat berdebat dengan Moerdiono terkait dasar hukum teks tersebut hingga Supersemar hadir.

Beberapa Kontroversi Tentang Supersemar

• Menurut salah satu dari tiga perwira tinggi Angkatan Darat yang akhirnya menerima surat tersebut, ketika mereka membaca kembali surat tersebut dalam perjalanan pulang ke Jakarta, salah satu perwira tinggi kemudian membacanya dan berkomentar “Wah, ini peralihan kekuasaan”.
  Naskah asli Supersemar tidak jelas karena beberapa tahun kemudian naskah asli surat ini dinyatakan hilang dan juga tidak jelas kepada siapa dan di mana surat ini hilang karena pelaku sejarah peristiwa “lahirnya Supersemar” telah meninggal dunia. Belakangan, keluarga M. Jusuf menyebut naskah Supersemar itu ada di dokumen pribadi M. Jusuf yang disimpan di bank.
• Menurut kesaksian AM Hanafi dalam bukunya “AM Hanafi Adu Kudeta Soeharto”, mantan duta besar Indonesia untuk Kuba yang dipecat secara inkonstitusional oleh Soeharto. Ia membantah keterangan Lettu Sukardjo Wilardjito yang menyebut adanya kehadiran Jenderal M. Panggabean di Istana Bogor bersama tiga jenderal lainnya yakni Amirmachmud, M. Jusuf, dan Basuki Rahmat pada dini hari tanggal 11 Maret 1966 yang menunjuk menodongkan pistol ke Presiden Sukarno. Menurutnya, saat itu Presiden Ir Soekarno sedang berada di Istana Merdeka, Jakarta untuk rapat kabinet pagi harinya.
• Tentang juru ketik Supersemar. Siapa sebenarnya yang mengetik surat supersemar tersebut masih belum jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat supersemar tersebut, di antaranya Letkol (Purn) TNI-AD Ali Ebram yang saat itu menjabat Staf Asisten I Intelijen Resimen Tjakrabirawa.
• Kesaksian disampaikan kepada sejarawan asing, Ben Anderson, oleh seorang prajurit yang pernah bertugas di Istana Bogor. Prajurit itu menyatakan, Supersemar diketik di atas surat dengan kop Mabes Angkatan Darat, bukan di atas kertas dengan kop Presiden. Menurut Ben, hal inilah yang menyebabkan Supersemar hilang atau sengaja dihilangkan.
• Menurut keterangan salah satu pengawal presiden di Istana Bogor, Lettu (lettu) Sukardjo Wilardjitoketika pengakuannya ditulis di berbagai media massa pasca Reformasi 1998 yang juga menandai berakhirnya Orde Baru dan pemerintahan Presiden Soeharto. Disebutkannya, perwira tertinggi yang datang ke Istana Bogor pada malam 11 Maret 1966 pukul 01.00 waktu setempat bukanlah tiga perwira melainkan empat perwira, yakni Brigadir Jenderal (Brigjen) M. Panggabean.

Artikel Terkait: