Pengertian E-Government: Kelebihan, Manfaat, Contoh, Model

Pengertian E-Government – ​​Kelebihan, Manfaat, Implementasi, Model, Implementasi, Kendala, Pakarnya : E-Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak lain.

Pengertian E-Government

E-Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak lain. Pemanfaatan TIK kemudian melahirkan bentuk-bentuk hubungan baru, misalnya G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business), dan G2G (Hubungan Antar Lembaga).

Baca juga artikel yang mungkin terkait : Pengertian dan Jenis Sistem Operasi terlengkap

E-Government berasal dari bahasa Inggris, Electronics Government, disebut juga e-gov, yaitu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan bagi warganya, urusan bisnis, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan.

Manfaat yang paling diharapkan dari e-Government adalah peningkatan efisiensi, kemudahan, dan aksesibilitas pelayanan publik yang lebih baik. Meskipun e-Government sering dianggap sebagai pemerintahan online atau pemerintahan berbasis internet, banyak teknologi pemerintahan elektronik non-internet yang dapat digunakan dalam konteks ini, beberapa bentuk non-internet termasuk telepon, faksimili, PDA, SMS, MMS,

jaringan dan layanan nirkabel, Bluetooth, CCTV, sistem pelacakan, RFID, identifikasi biometrik, pengelolaan dan penegakan peraturan lalu lintas jalan, kartu identitas (KTP), kartu pintar dan aplikasi NFC Lainnya, terdapat banyak pertimbangan dan potensi dampak penerapan dan perancangan e -pemerintah, termasuk disintermediasi pemerintah dan warganya, berdampak pada faktor sosial, ekonomi dan politik.

• Krina (2003: 16-17) sebutkan beberapa alat untuk mengukur transparansi:

1. Publikasi kebijakan publik melalui sarana komunikasi: laporan tahunan, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan buletin, surat kabar lokal.
2. Informasi yang disajikan: layanan referensi, pemeliharaan data, laporan kegiatan masyarakat, prosedur pengaduan.
3. Penanganan pengaduan: pemberitaan di media massa kota dan lokal, pemberitahuan, tenggat waktu tanggapan, opini dan survei mengenai isu kebijakan publik, komentar dan catatan mengenai rancangan undang-undang, survei pengguna layanan.
   

   ---

   Baca juga artikel yang mungkin terkait: Perbedaan Metode Pemrosesan Batch, Online, Real time

   ---

Keuntungan E-Government

Manfaat yang paling diharapkan dari e-Government adalah peningkatan kenyamanan, efisiensi dan aksesibilitas pelayanan publik yang lebih baik.

Manfaat E-Government Bagi Masyarakat

Terlepas dari capaian pemerintah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sejak reformasi, tentunya penerapan e-Government dapat memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada pemangku kepentingan (masyarakat, dunia usaha, dan industri), terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi kinerja di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good governance dalam pemerintahan (bebas korupsi).
   

   ---

3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, hubungan dan interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk aktivitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang kepada pemerintah untuk memperoleh sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pemangku kepentingan.
   

   ---

5. Menciptakan lingkungan sosial baru yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi secara cepat dan akurat sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik secara adil dan demokratis.
   

   ---

Fungsi E-Government

1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat diberikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa harus menunggu kantor buka. Pencarian informasi dapat dilakukan dari kantor, rumah, tanpa harus datang secara fisik ke kantor.
   

   ---

2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Dengan adanya keterbukaan (transparansi), diharapkan hubungan berbagai pihak semakin membaik. Keterbukaan ini menghilangkan rasa saling curiga dan dendam dari setiap orang.
   

   ---

3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah didapat. Dengan informasi yang cukup, masyarakat akan belajar untuk mampu menentukan pilihannya. Misalnya, data tentang sekolah (jumlah kelas, daya tampung siswa, nilai kelulusan, dll) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang tepat bagi mereka.
   

   ---

4. Terlaksananya pemerintahan yang lebih efisien. Misalnya, koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui email atau bahkan konferensi video. Bagi Indonesia yang mempunyai wilayah sangat luas, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antar pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa harus berada di satu lokasi fisik yang sama. Setiap orang tidak lagi harus terbang ke Jakarta untuk rapat yang hanya berlangsung satu atau dua jam.
   

   ---

   Baca juga artikel yang mungkin terkait: Pengertian Sinkronisasi Sistem Operasi Secara Lengkap

   ---

Dan juga dari segi fungsinya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok sistem yaitu :

1. Sekelompok sistem aplikasi e-Government yang fungsinya berorientasi pada melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: Government To Citizen)
2. Sekelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan dunia usaha (G2B: Government To Business)
3. Sekelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga pemerintah, atau kebutuhan pemerintah daerah lainnya (G2G: Government To Government)
   

   ---

Implementasi E-Government

E-Government ini dapat diimplementasikan dengan berbagai cara. Contohnya meliputi:

• Menyediakan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari kantor-kantor pemerintah, dari kios informasi, atau dari Internet (yang dapat diakses oleh masyarakat dimanapun berada). Informasi tersebut dapat berupa informasi potensi daerah sehingga calon investor dapat mengetahui potensi tersebut
  

  ---

• Menyediakan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di kantor-kantor pemerintah dan juga di tempat-tempat umum. Upaya pemberian akses dilakukan untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh informasi.
• E-procurement dimana pemerintah dapat melakukan tender secara online
  

  ---

Model e-pemerintahan

• Pemerintah-ke-Warga Negara atau Pemerintah-ke-Pelanggan (G2C)

Merupakan pemberian pelayanan publik dan informasi yang bersifat satu arah oleh pemerintah kepada masyarakat, pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Contoh G2C: Pajak online, Pencarian kerja, Layanan jaminan sosial, Layanan imigrasi.

• Pemerintah-ke-Bisnis (G2B)

Transaksi elektronik di mana pemerintah memberikan informasi yang diperlukan bagi dunia usaha untuk bertransaksi dengan pemerintah. Lebih diarahkan pada pemasaran produk dan layanan kepada pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui perbaikan proses bisnis dan pengelolaan data elektronik.

Contoh: Peluang Usaha, Lelang dan Penjualan yang dilakukan oleh pemerintah.

Baca juga artikel yang mungkin berkaitan : Pengertian Volatile dan Non Volatile Memory terlengkap

• Pemerintah-ke-Pemerintah (G2G)

Memungkinkan komunikasi online dan pertukaran informasi antar departemen atau lembaga pemerintah melalui database yang terintegrasi.

Contoh: Konsultasi online, blogging untuk pendidikan online.

Implementasi E-Government di Indonesia

Dilihat dari implementasi aplikasi e-Government, data Kementerian Komunikasi dan Informatika (2005) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005, Indonesia telah:

• 564 domain go.id;
• 295 situs pemerintah pusat dan daerah;
• 226 situs telah mulai menyediakan layanan publik melalui website;
• 198 situs pemerintah daerah masih aktif dikelola.
  

  ---

Beberapa pemerintah daerah (Pemda) telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Bahkan pejabat kota sudah mulai memanfaatkan eGov untuk memproses e-procurement. Beberapa pemerintah daerah lainnya juga berkinerja baik dalam penerapan eGov seperti: Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi Kota DI DIY, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Yogyakarta, Banyumas, Pemerintah Kota, Tarakan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kutai Timur.

Kendala E-Government

Salah satu kendala utama penerapan e-Government adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di banyak tempat di Indonesia. Biaya penggunaan jasa telekomunikasi masih mahal. Kami berharap hal ini dapat teratasi seiring dengan perkembangan telekomunikasi yang semakin canggih dan murah.

Baca juga artikel yang mungkin berkaitan : Pengertian dan Pengertian Jaringan Terlengkap