Sistem Ekonomi Pancasila – Pengertian, Ciri-Ciri, Kelebihan & Kekurangan

Sistem Ekonomi Pancasila – Berdasarkan nilai dan moral Pancasila. Sistem perekonomian inilah yang menjadi identitas perekonomian Indonesia.

Istilah lain dari sistem ekonomi Pancasila adalah sistem demokrasi ekonomi. Di sini istilah demokrasi ekonomi dan ekonomi Pancasila digunakan secara sinonim.

Keduanya ditafsirkan dengan cara yang sama seperti yang lain. Dalam perekonomian Pancasila terjadi kemunduran demokrasi, bisa juga disebut demokrasi ekonomi.

Pengertian demokrasi ekonomi dapat diartikan sebagai kekuasaan rakyat oleh pemerintah yang mewakilinya dalam pengendalian kegiatan perekonomian.

Ekonomi Pancasila menerapkan nilai-nilai Pancasila, termasuk demokrasi pada sila keempat, sebagai landasan dalam tindakan dan kegiatan perekonomian setiap negara.

Sistem ekonomi Pancasila yang diperkenalkan di Indonesia dianggap sebagai tipe ideal. Namun, menganggap ekonomi Pancasila sebagai tipe ideal lebih penting dibandingkan kenyataan. Apakah sistem perekonomian kita benar-benar menerapkan ekonomi Pancasila masih menjadi kontroversi. Pemahaman beliau ingin saya pahami secara singkat agar para pembaca dapat memahami terlebih dahulu sistem ekonomi pancasila.

Memahami Sistem Ekonomi Pancasila

Pada mulanya disebutkan bahwa perekonomian Pancasila adalah sistem perekonomian negara yang menggunakan nilai-nilai dan moral Pancasila sebagai sumber kegiatan dan kebijakan perekonomian. Artinya, ada lima sumber nilai dalam sistem ekonomi Pancasila. Kita akan membahasnya satu per satu.

Pertama dan khususnya, nilai Tuhan dalam arti sistem perekonomian berjalan tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan etika.

Keduanilai kemanusiaan berarti sistem perekonomian menganut prinsip humanistik dan tidak eksploitatif.

Ketiganilai kesatuan artinya kegiatan ekonomi dilakukan secara bersama-sama, dengan mengedepankan asas kekeluargaan.

Keempatnilai demokrasi atau musyawarah dalam arti prinsip ekonomi sejalan dengan nilai demokrasi.

Kelimanilai pemerataan berarti pengelolaan sumber daya ekonomi digunakan secara merata untuk kesejahteraan penduduk.

Secara hukum, penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia didukung oleh kekuasaan konstitusional yang telah ditetapkan sejak berdirinya Negara Republik.

Kita akan mengulas secara singkat landasan konstitusional sistem perekonomian Indonesia sebelum membahas ciri-ciri ekonomi Pancasila dan contoh-contohnya.

Landasan fundamental perekonomian Indonesia adalah Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD 1945 yang diubah sebagai berikut

1. Paragraf pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Paragraf kedua, cabang-cabang penting negara yang menguasai hajat hidup masyarakat dikuasai oleh negara.
3. Kalimat Ketiga, Tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4. Alinea keempat, perekonomian berlandaskan demokrasi ekonomi, dengan asas persatuan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, penghargaan terhadap lingkungan hidup, kemandirian dan terpeliharanya keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi.

Berdasarkan pengertian, sumber nilai, dan landasan konstitusi perekonomian di atas, kita dapat mengetahui apa saja ciri-ciri atau ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila

• Nilai-nilai etika dan agama terlibat dalam keputusan ekonomi.
• Dalam kebijakan ekonomi, nilai-nilai kemanusiaan diutamakan.
• Perekonomian disusun sebagai usaha patungan yang dikelola keluarga.
• Pengelolaan ekonomi terjadi berdasarkan kesepakatan dengan badan-badan perwakilan.
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
• Kekayaan alam Indonesia dikuasai negara untuk melindungi kekayaan rakyat.
• Hak milik pribadi diakui oleh negara tanpa bertentangan dengan kepentingan umum.
• Terciptanya ekonomi kerakyatan tidak membahayakan kepentingan umum.
• Anak-anak miskin dan terlantar diperlakukan oleh negara.

Beberapa ciri ekonomi Pancasila yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa ekonomi Pancasila mengedepankan unsur kemasyarakatan dan kekeluargaan dalam pengelolaan ekonomi.

Rakyat mendapat manfaat besar dari sistem demokrasi Pancasila karena kekayaan negara dan kekuatan ekonomi dikembalikan kepada rakyat.

Pemahaman ini lebih bersifat konseptual daripada praktis. Saya akan membahas secara singkat pro dan kontra ekonomi Pancasila.

Namun, tidak ada sistem ekonomi yang sempurna di satu negara. Kami melihat manfaatnya dan bisa memanfaatkannya untuk kepentingan nasional dan masyarakat.

Mengetahui kelemahannya, kami berusaha meminimalkan atau bahkan mencegahnya.

Keunggulan Sistem Ekonomi Pancasila

• Manajemen Ekonomi Ekonomi merupakan upaya kolektif untuk mencapai kesejahteraan bersama.
• Perekonomian nasional menjadi prioritas bagi kesejahteraan rakyat.
• Inovasi dan kreativitas individu dikembangkan tanpa mempengaruhi kepentingan umum.

Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila

• Potensi kreativitas dan inovasi masyarakat bisa mati akibat dominasi negara dalam mengelola perekonomian.
• Keputusan-keputusan ekonomi diambil dengan lambat karena perlu menyelaraskan kepentingan-kepentingan bersama.
• Perekonomian tidak efisien karena mendorong proses demokrasi yang relatif panjang.

Apakah Indonesia menerapkan demokrasi ekonomi masih kontroversial. Unsur neoliberalisme yang mengharuskan pengurangan peran negara dalam perekonomian masih tersebar luas.

Juga patut dipertanyakan apakah air yang terdapat di Indonesia benar-benar dikuasai oleh negara.

Sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa ekonomi Pancasila benar-benar diterapkan di Indonesia.

Saya akan memberikan beberapa contoh ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia.

Namun beberapa contoh di atas tentu saja tidak mendukung klaim bahwa demokrasi ekonomi benar-benar telah diterapkan.

Contoh Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila

1. Koperasi

Keberadaan koperasi merupakan wujud implementasi lembaga perekonomian Pancasila.

Koperasi adalah usaha kolektif yang berbasis keluarga. Pengelolaan dan distribusi asetnya dikendalikan oleh anggotanya untuk meminimalkan perbedaan ekonomi antar individu.

Sayangnya popularitas koperasi semakin menurun, terlihat dari banyaknya koperasi di Indonesia yang hanya mempunyai satu nama.

2.BUMN

BUMN adalah singkatan dari BUMN. Keberadaan BUMN menunjukkan peran negara dalam mengelola perekonomian di berbagai sektor.

Beberapa BUMN hasil nasionalisasi perusahaan Belanda pasca pengumuman tersebut.

Privatisasi BUMN dapat dilihat sebagai indikasi semakin rendahnya peran negara dalam mengelola perekonomian negara.

3. Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Serikat buruh merupakan salah satu bentuk gerakan kolektif kelas pekerja. Hubungan antara pekerja dan investor yang rentan terhadap eksploitasi dapat diantisipasi atau dikurangi dengan keberadaan serikat pekerja.

Serikat buruh yang kuat mempunyai posisi tawar yang kuat di mata pemilik modal.

Kesenjangan pendapatan antara pekerja dan pengusaha, termasuk tim manajemen perusahaan, dapat dikurangi jika serikat pekerja mempunyai posisi negosiasi yang kuat.

Dalam ekonomi Pancasila yang diutamakan adalah kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan segelintir elite.

Baca Juga: