Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia

Kedudukan WNI dan Penduduk – Tahukah anda bahwa di suatu negara terdapat ketentuan yang mengatur apakah seseorang dapat dikatakan berkategori warga negara atau penduduk. Nah untuk lebih jelasnya simak penjelasan dibawah ini

Status Warga Negara

Ditinjau dari statusnya, masyarakat suatu negara dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Penduduk dan bukan penduduk
2. Warga negara dan bukan warga negara

Perbedaan antara penduduk dan warga negara adalah:

Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau tinggal di suatu negara, sedangkan warga negara adalah orang-orang yang secara sah menjadi anggota negara tersebut. Berikut beberapa artikel yang menjelaskan hal tersebut:

Pasal 26 UUD 1945 menjelaskan bahwa:

“Seseorang yang dikatakan warga negara adalah orang yang berasal dari bangsa Indonesia asli dan orang dari negara lain yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai warga negara.”

Artinya warga negara Indonesia tidak seluruhnya merupakan penduduk asli, melainkan warga negara lain yang telah disahkan oleh undang-undang.

“Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang berdomisili di Indonesia.”

“Hal-hal yang menyangkut warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.”

Artinya, ada ketentuan khusus untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Dasar – Dasar Kewarganegaraan

Berdasarkan kewarganegaraannya dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

Baca Juga: Apa Hubungan antara Persatuan dan Keberagaman

1. Asas Ius Sanguinis (Asas Keturunan), merupakan dasar kewarganegaraan dimana seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang yang bersangkutan atau ada hubungannya.
2. Asas Ius Soli (Dasar Teritorial), merupakan dasar kewarganegaraan dimana seseorang ditentukan berdasarkan tempat lahirnya pada saat itu (dilahirkan).

Jenis & Contoh

Ada 3 kemungkinan status kewarganegaraan bagi seorang penduduk, berikut contohnya:

1. Tanpa kewarganegaraan

Apatride terjadi karena ada warga yang tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali.

Contoh: Pinaozora adalah keturunan Jerman yang menganut asas ius soli namun ia lahir di Portugal yang menganut asas ius sanguinis, maka Pinaozora bukan warga negara Jerman dan bukan warga negara Portugis.

2. Bipatrida

Bipatride terjadi karena seorang penduduk mempunyai 2 jenis kewarganegaraan secara langsung atau bersamaan.

Contoh: Dheas adalah keturunan Kanada yang menganut asas ius sanguinis, namun ia lahir di Rusia yang menganut asas ius soli, maka Dheas adalah warga negara Kanada dan juga warga negara Rusia.

3. Multipatrida

Multipatride terjadi karena seseorang bersifat bipatride, dimana setelah dewasa ia memperoleh kewarganegaraan lain tanpa atau tanpa melepaskan status bipatride yang dimilikinya.

Contoh: Deyy mempunyai 2 kewarganegaraan yaitu warga negara Indonesia dan warga negara timor leste. Selanjutnya, ketika besar nanti ia ingin menjadi warga negara Amerika Serikat. Akhirnya, ia diterima sebagai warga negara Amerika Serikat dan tidak perlu melepaskan dua kewarganegaraan sebelumnya.

Baca Juga: Dalam Sistem Presidensial, Yang Sebenarnya Menyelenggarakan Pemerintahan Adalah

Bentuk baja

Ada 2 cara untuk menentukan status kewarganegaraan yang dilakukan pemerintah:

1. Stesel Aktif

Stelsel aktif dikatakan adalah seseorang yang harus melakukan perbuatan hukum tertentu secara aktif atau dikenal dengan naturalisasi biasa.

Naturalisasi Biasa

Berikut ini adalah persyaratan naturalisasi normal:

1. Sudah berusia atau menginjak 21 tahun.
2. Lahir di wilayah Negara Republik Indonesia atau tempat tinggal terakhir Anda, min. 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
3. Jika dia laki-laki yang sudah menikah, maka dia perlu mendapat persetujuan istrinya.
4. Bisa berbahasa Indonesia.
5. Sehat jasmani dan rohani.
6. Bersedia membayar ke kas negara sejumlah Rp. 500 hingga 10.000 yang sesuai atau tergantung pada pendapatan yang diperoleh setiap bulannya.
7. Memiliki penghidupan permanen.
8. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain, baik memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Stesel Pasif

Stelsel pasif dikatakan adalah seseorang yang dengan sendirinya dianggap sebagai warga negara tanpa melakukan perbuatan hukum tertentu atau yang disebut dengan naturalisasi khusus.

Naturalisasi Khusus

Naturalisasi khusus di Republik Indonesia dapat diberikan kepada warga negara asing yang berstatus kewarganegaraan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, namun belum berumur 18 tahun atau belum kawin, diakui secara sah oleh bapaknya yang berkewarganegaraan asing.
2. Warga negara Indonesia yang belum berumur 5 tahun, meskipun sah menjadi anak warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan, tetap menjadi warga negara Indonesia.
3. Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan orang asing, baik sah maupun tidak sah dan diakui oleh orang tuanya yang berkewarganegaraan Indonesia, serta perkawinan yang melahirkan anak di wilayah Negara Republik Indonesia walaupun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas, dimana karena anak tersebut berkewarganegaraan ganda sehingga anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah menikah.
4. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat, di samping melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.
5. Permohonan memilih kewarganegaraan diajukan paling lambat 3 tahun setelah anak berumur 18 tahun atau menikah.
6. Warga negara asing yang memberikan sumbangan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atas pernyataan sendiri atau atas permohonan. Dimana untuk menjadi warga negara Republik Indonesia atau bisa juga diminta oleh Negara Republik Indonesia, lalu mengucapkan ikrar setia atau sumpah (tidak perlu memenuhi semua syarat seperti pada naturalisasi biasa). Cara tersebut diberikan Presiden selain persetujuan DPR.

Baca Juga: PENGERTIAN DESA

Demikianlah pembahasan artikel mengenai Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia, semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru bagi pembaca.